EGov introduction

EGOVERNANCE INTRODUCTION

Egovernance pada masa sekarang merupakan seperti sebuah tuntutan zaman dalam memodernisasi system yang sudah ada, dimana dalam suatu Negara informasi yang di dapat dalam pemerintahan sangat mudah untuk dicari melalui media internet. Informasi-informasi itu sangat penting untuk mempermudah hubungan-hubungan baik antara pemerintah kepada masyarakat, pemerintah ke bisnis maupun pemerintah ke pemerintah. Bisa di bilang bahwa EGovernance erat kaitannya dengan media elektro sebagai pemanfaatan EGovernance itu sendiri. Pemanfaatan media elektro tersebut dapat mempermudah dalam pemrosesan data sebagai contohnya saja dengan pembuatan EKTP dimana yang tadinya dalam pemrosesannya sangat tertutup tetapi sekarang prosesnya jauh lebih efisien dan transparan. Dalam suatu pemrosesan yang terjadi menandakan bahwa EGovernance mencakupi dalam hal EAdmistration, ECitizens dan EService. Keseluruhan dari semuanya merupakan cabang atau akar dari EGovernance dalam hal pelayanan public. Pemanfaatan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) inilah yang seharusnya dikembangkan oleh pemerintah khususnya negara berkembang dimana dalam sistemnya masih menggunakan metode yang tertinggal dan usang. Penggantian system yang sudah ada ini semata-mata untuk kenyamanan public sendiri dan meningkatkan efisiensi dalam hal peran masyarakat melalui aksi politik yang informasi-informasinya didapatkan sangat mudah dalam media elektro seperti internet.

Dengan adanya peran masyarakat sebagai partisipator dalam kepemerintahan dapat membuka peluang dalam hal politik yang menyebabkan adanya suatu bentuk transformasi public kear ah post modern. Perubahan dan transformasi ini bukan hanya terjadi di dalam masyarakat namun juga terjadi dalam tata kepemerintahan. Dengan adanya EGovernance sebagai alat transformasi sistem menciptakan akan adanya perubahan dari demokrasi yangg tertutup menjadi demokrasi yang lebih terbuka dan komunikatif karena adanya peran serta masyarakat sehingga masyarakat dan pemerintah terkoneksi satu sama lain dengan cara yang lebih modern dan efisien. Dengan partisipasi publik yang aktif ini akan membentuk kelembagaan yang lebih terorgnisir dan demokrasi yang jauh lebih terbuka melalui EGovernance dapat meningkatkan upaya dalam hal partisipasi dimana dengan aktifnya masyarakat terhadap isu-isu sosial yang berkembang dan cara penyelesaiannya menggunakan cara sipil dan deliberatif.

Penanganan masalah dengan cara inilah yang dapat menyentuh esensi dan apa yang di inginkan oleh masyarakat. Dengan perkembangan EGovernance ini terkait dengan praktek-praktek komunikasi kelembagaan politik yang berbasis inklusif yang mengundang orang awam dalam hal penggunaan pengaruh sipil dengan jalur akses baru untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang sistemik. Gagasan umum tata kelola politik melalui EGovernance bersifat inklusif yang artinya bahwa warga Negara harus terhubung dalam satu atau cara lain dalam politik rezim (OECD 2011). Adanya suatu hubungan yang sifatnya inklusif inilah masyarakat dapat mengembangkan demokrasi partisipatoris melalui revolusi internet sebagai media pendorong serta penggerak public agar lebih leluasa dalam berpartisipasi poltik. Berdasarkan dengan adanya kelembagaan demokrasi elektronik yang menyebabkan adanya transparansi dalam public sebagai wadah partisipasi masyarakat sehingga munculah interaksi yang lebih intim antara masyarakat dengan pemerintah maupun pemerintah dengan masyarakat. Dengan kata lain orang masyarakat di dorong untuk mempengaruhi pengambilan keputusan politik, sehingga tersedianya berbagai layanan partisipasi untuk masyarakat. Diantara berbagai jenis layanan yang tersedia ada dua cara yang paling inovatif dalam pengaplikasiannya yaitu dengan berusaha untuk membuat forum online yang mengambil keuntungan dari sifat jaringan yang interaktif. Wacana yang terjadi dengan adanya demokrasi elektronik ditandai dengan dua janji besar akses gratis warga negara terhadap informasi publik dan membuka musyawarah diskursif dalam jaringan elektronik (Tsagarousianou 1999).