Analisis Kebijakan Publik

ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK

Kebijakan terkadang sangat sulit mengartikannya namun secara garis besar kebijakan ialah suatu langkah yang dilakukan oleh lembaga maupun kelompok lainnya berupa tindakan yang konkret. Jadi pengertian kebijakan public itu ialah serangkaian langkah maupun tindakan baik yang sederhana maupun yang sifatnya komplek untuk kepentingan public dimana kebijakan itu dapat berupa serangkaian keputusan-keputusan yang memiliki sebuah formalisasi berupa adanya landasan hukum dan kebijakan itu memiliki kewenangan untuk mengatur baik memaksa ataupun tidak yang ditujukan kepada public umum. Landasan hukum itu sangat penting dalam suatu kebijakan karena landasan hukum memiliki fungsi pokok sebagai alat pengesahan kebijakan itu sendiri sehingga hukum menjadi tameng dalam kebijakan yang akan dikeluarkan. Kebijakan muncul karena adanya tuntutan yang dilakukan oleh suatu kelompok politik untuk mengesahkan sesuatu yang mungkin memiliki kaitan-kaitan antara kelompok tersebut dengan public. Jadi mungkin saja suatu kebijakan itu tidak hanya ditujukan kepada masyarakat umum namun bisa jadi kebijakan itu dimanfaatkan oleh kelompok yang berkepentingan akan tetapi secara umum kebijakan public memang ditujukan untuk masyarakat umum dimana suatu kebijakan ialah berupa keputusan dimana keputusan tersebut memiliki keluaran yang mana keluaran itu nantinya memiliki hasil akhir berupa keputusan yang telah disahkan dan dijalankan sebaik baiknya. Dalam proses tadi dimana kebijakan muncul berawal dari tuntutan hingga hasil akhir, suatu kebijakan memiliki sebuah proses yang panjang dalam menghasilkan kebijakan yang memiliki nilai. Kebijakan yang diproses dan akan dikeluarkan haruslah memiliki landasan teori dimana teori-teori itu dapat berupa pencapaian efektifitas dalam keluaran kebijakan itu sehingga adanya sebuah efisiensi kebijakan dalam prosesnya serta teori lain yang menggunakan cara kompromi yang dinamakan dengan teori pengamatan terpadu. Kebijakan yang akan dilaksanakan tidak hanya mengeluarkan kebijakan yang baru namun juga ada suatu kebijakan dimana kebijakan itu memodifikasi kebijakan yang lama kearah yang sesuai dengan realita sekarang untuk itulah mengapa suatu kebijakan sifatnya harus dinamis karena pergerakan serta pergolakan yang tejadi dalam Negara. Perubahan dalam kebijakan ini dikenal sebagai teori incremental dimana perubahan terjadi karena adanya suatu perbaikan dalam hal kebijakan yang telah dikeluarkan. Teori-teori yang digunakan dalam hal pemutusan kebijakan harus memiliki kriteria-kriteria dalam pengambilan keputusan sehingga dengan adanya criteria itu maka keluarannya akan menghasilkan kebijakan yang memiliki nilai-nilai. Dengan adanya criteria, nilai serta teori dalam putusan kebijakan yang baik maka isu tentang silang pendapat serta perdebata dalam proses pembuatan kebijakan akan dapat diminimalisir karena kebijakan itu dapat tepat sasaran kepada public yang artinya memiliki nilai dan pengaruh yang baik terhadap public tidak hanya untuk sebagian kelompok saja. Barangkali sangat berbahaya jika di dalam pengambilan putusan akhir kebijakan adanya perdebatan antar kelompok berkepentingan sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak relevan. Untuk itu kembali lagi kebijakan perlu menyentuh esensinya yaitu untuk kebaikan public, ketertiban serta kesejahteraan public. Selain proses-proses penentuan kebijakan yang telah disebutkan perlu diketahui pula bahwa kebijakan perlu diimplementasikan secara nyata sebagai perwujudan kebijakan yang telah dikeluarkan. Kebijakan dapat dikatakan berhasil bilamana pengimplementasiannya sesuai dengan rencana. Bila tidak sesuai dengan rencana awal yang telah ditetapkan maka kebijakan itu bisa dikatakan gagal. Untuk itu perlu adanya dukungan administrator maupun birokrat menjalankan kebijakan tersebut dengan baik agar sesuai dengan pencapaian tujuan yang terkoordinasi sejak awal formulasinya hingga ke implementasinya.